Manusia Sebagai Makhluk Politik

MAKALAH

“MANUSIA SEBAGAI MAHLUK POLITIK”

MATA KULIAH

“ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR”

Disusun Oleh :

                             Kelompok  2

                                                      1.Kristina Maria Goreti

                                                       2.Marisa Gustian

                                                      3.Yupina Panduwinata

Kelas                 :  C6

Semester            : III

Dosen                :  Fatkhan Amirul Huda, S.kom., M.Pd

Prodi                 :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD )

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(STKIP) PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

SINTANG – KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,berkat karunia-Nya sehingga makalah yang penulis buat ini dapat di selesaikan dengan baik. Yakni mengenai materi “Manusia Sebagai Mahluk Politik”

Tujuan utama penyusunan kajian ini adalah untuk membantu kita dalam mempelajari pokok pembahasan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, diharapkan agar kita memahami semua materi dengan baik dalam waktu relatif singkat. Meskipun masih banyak terdapat kekurangan dalam makalah ini, namun penulis berharap,makalah ini dapat mempermudah proses pembelajaran kita dan mengingatkan kita kembali kepada pengetahuan yang telah di dapat selama proses pembelajaran.

                                                                                    Sintang, 18 September 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk MONODUALISTIK, yaitu sebagai makhluk individu yang mempunyai hak sebenarnya (hakiki) Setiap manusia berhak ikut serta dalam menjalankan suatu politik di negerinya. Politik adalah usaha atau proses dari perseorangan atau kelompok dalam suatu pemerintahan yang mempunyai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan di jalankan dengan berbagai cara yang baik. Biasanya politik cenderung mengarah pada kekuasaan negara. Jika seseorang ingin berkecimbung dalam dunia politik, setidaknya mereka mempunyai ilmu politik yang mempelajari kekuasaan, negara, pengambilan keputusan dan kebijakan. Politik mempunyai budaya yang berasal dari perilaku lahiriah manusia. Budaya politik terdiri dari keyakinan, sikap, nilai-nilai.Indonesia adalah negara demokrasi yaitu masyarakat bebas berpendapat. Tetapi dalam mengeluarkan pendapat masyarakat pun harus menaati peraturan yang ada. Pemerintahan suatu negara sebenarnya yang menjalankan adalah rakyat dari negara itu sendiri. Jadi rakyat yang menjalankan suatu negara itu. Didalam suatu pemerintahan negara harus ada pemimpin yaitu perwakilan dari rakyat negara tersebut. Karena tidak semua warga negara dapat menajalankan pemerintahan secara langsung. Jika ingin berperan dalam pemerintahan negaranya seseorang dapat masuk dalam suatu poltik. Seperti di Indonesia pemerintahan di pilih dari beberapa orang yang sudah berada dalam suatu organisasi politik.

B.Rumusan Masalah

a. Pengertian Manusia Sebagai Mahluk Politik

b.Ciri – Ciri Masyarakat Politik

c.Cara- cara Politik Yang Berkembang di Masyarakat

d.Perilaku Politik Sesuai Aturan

e.Komunikasi Politik

C.Tujuan

Untuk mengetahui pengertian manusia sebagai mahluk politik, memahami perkembangan politik dan memahami lebih dalam tentang mahluk  politik.

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian Manusia Sebagai Mahluk Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani, polis yang berarti kota atau Negarakota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti wargaNegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan Negara, politika yang berarti pemerintahan Negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Secara etimologi, kata “politik” masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata “politisi” berarti orang-orang yang menekuni hal politik Seorang filsuf Yunani klasik, aristoteles yang hidup dalam pada 384-322 SM dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politicon. Zoon berarti binatang dan politicon berarti pelaku politik. Manusia sebagai mahluk politik artinya bahwa dalam setiap diri manusia telah diberikan bekal oleh Allah yaitu akal pikiran untuk dapat mempertahankan hidupnya dan mencapai cita-cita yang diinginkan dengan merencanakan dan menyusun strategi dalam bertindak untuk merealisasikan keinginan tersebut dan bisa bersaing mengalahkan orang lain dengan caranya sendiri.Sebagai makhluk berpolitik tentunya kita selalu membutuhkan dan maemerlukan orang lain dalam berpolitik baik sebagia kawan ataupun lawan. Karena tak jarang manusia memiliki keinginan yang sama dengan manusia yang lainnya, makanya untuk mewujudkan keinginan tersebut manusia memainkan perannya sebagai makhluk yang memilih (Makhluk Politik) untuk menentukan strategi dan mewujudkan keinginannya itu, sehingga kehidupan dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Manusia dan Politik merupakn dua jaenis entitas yang tidak dapat dipishkan. Politik adalah sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia. Dalam kerangka inilah kita seharusnya perlu memahami secara tepat terhadap apa yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles, definisikan sebagai Zoon Politikan, manusia adalah binatang yang berpolitik. Aristoteles menggariskan tentang posisi manusia terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan demi mencapai kemaslahatan publik. Disinilah letak perbedaan mendasar antar manusia dengan makhluk lain yang tidak memiliki kapasitas berpolitik, untuk meraih tujuan hidupnya. Oleh karena itu, manusia secara etis dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda dengan makhluk lainnya.

Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Berkaitan dengan kehidupan politik manusia merupakan elemen pokok dalam melaksanakan efektifitas politik kenegaraan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek tujuan. Manusia sebagai makhluk politik, warga negara, baik sebagai pribadi maupun kelompok harus menunjukan peran aktif dalam kehidupan kenegaraan.

       Negara adalah suatu organisasi dan merupakan suatu sistem politik berhubungan tentang proses penentuan maupun pelaksanaan tujuan negara. Manusia sebagai insan politik sekaligus warga negara harus dapat menunjukan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan efektifitas politik kenegaraan.

       Sesuai dengan pengertian, fungsi dari sifat negara di atas maka manusia sebagai insan politik dituntut partisipasi politiknya di dalam mewujudkan fungsi dari negara tersebut. Partisipasi politik dari manusia sebagai insan politik dalam kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk seperti :

1. Membentuk atau bergabung dalam organisasi politik atau organisasi masyarakat untuk menetukan kebijakan negara
2. Membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengontrol sekaligus memberikan input (masukan) dapat menentukan kebijakan pemerintah
3. Mendukung terselenggaranya pelaksanaan pemilu yang demokratis yang dapat menjamin hak-hak politik rakyat, seperti memilih maupun dipilih yakni memilih anggota-anggota badan perwakilan rakyat dan pejabat pemerintah atau duduk dalam lembaga perwakilan rakyat dan menduduki jabatan pemerintahan
4. Membentuk kelompok-kelompok kepentingan sebagai upaya terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah

Jadi manusia sebagai insan politik bisa diartikan manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial selalu hidup berkelompok dengan manusia lain secara teratur, sistematis, dan memiliki tujuan yang jelas.

Sebagai insan politik manusia memiliki nilai-nilai yang patut dikembangkan untuk mempertahankan komunitasnya yaitu:

1.    Nilai Kesatuan

Karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka persatuan dan kesatuan harus selalu ditingkatkan, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia.

2.    Nilai Solidaritas

Untuk membina persatuan dan kesatuan, rasa kesetiakawanan harus selalu dijaga disamping harus saling percaya antara orang yang satu dengan orang yang lain.

3.    Nilai Kebersamaan

Untuk dapat mencapai suatu tujuan, antara yang satu dengan yang lain harus ada kerja sama, merasa senasib sepenanggungan.

4.    Nilai Organisasi

Untuk tetap menjaga persatuan dalam suatu kelompok perlu dibentuk adanya organisasi sebagai wadah atau tempat untuk tetap berlangsungnya kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang lain.

B. Ciri-ciri Masyarakat Politik

       Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politicon yang diartikan bahwa manusia itu selain hidup dalam suatu pergaulan (man is social being) dan selalu berorganisasi (man is political being). Manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup sekaligus manusia itu selalu berorganisasi. Bagaimanapun sederhananya, dalam suatu pergaulan hidup manusia selalu mengadakan organisasi di dalamnya

Menurut Fritz kunkel, secara psikologis dalam diri manusia terdapat dua dorongan yang sangat dominan, yaitu dorongan untuk mengabdi kepada kepentingan dirinya sendiri dan dorongan untuk mengabdi kepada kepentingan orang banyak. Pada dorongan kedua ini jelas bahwa manusia secara fitrah memiliki kecenderungan untuk hidup mengabdi dan berkorban untuk kepentingan orang banyak maupun orang lain.  Watak manusia yang tidak memungkinkan hidup terpencil merupakan salah satu faktor terbentuknya masyarakat. Disamping itu faktor hubungan darah atau kekerabatan yang ada dalam suku akan menjadi tali pengikat yang sangat kokoh dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah masyarakat politik biasanya dipergunakan untuk menyebut sekumpulan manusia yang beraktivitas dalam bidang politik,  baik dalam tatanan praktik maupun teoristis. Akan tetapi, masih belum ada kejelasan tentang penggunaan istilah masyarakat politik dalam kehidupan bernegara. Zoon politicon, mahluk politik adalah insan yang bertempat tinggal dalam sebuah wilayah tertentu dan aktivitas tertentu, kemudian bergelut dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, bagaimana menggunakan kekuasaan, wewenang dan bagaimana cara menghambat penggunaan kekuasaan, pengendalian kekuasaan dan sebagainya. Dengan kata lain insan politik adalah insan yang sadar akan pentingnya politik, sadar akan pentingnya sebuah proses politik sebagai warga  Negara. Dalam kaitannya dengan kegiatan masyarakat politik modern, khususnya dalam konteks Negara demokrasi, masyarakat politik dapat dikenal melalui beberapa hal berikut ini:

1. dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
2. bersifat kritis dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan:menerima sebagaimana adanya, menolak dengan alasan tertentu, diam tanpa memberiakan reaksi apa-apa.
3.  memiliki komitmen terhadap partai politik yang menjadi pilihannya.
4. Dalam penyelesaian masalah lebih suka menggunakan cara dialog atau musyawarah.

Jika istilah masyarakat politik diartikan dalam pengertian terpisah yaitu masyarakat dan politik bisa digambarkan sebagi berikut :

Masyarakat mengandung pengertian :

1. Sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri
2. Masyarakat yang hidup bersama-sama cukup lama
3. Masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu
4. Kumpulan manusia memiliki kebudayaan yang sama
5. Adanya saling hubungan antara orang perorang atau lebih dengan yang lainnya
6. Melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut

Sedang politik pun memiliki makna yang cukup beragam, ada yang menyebut :

1. Seni dan ilmu pemerintahan
2. Ilmu tentang negara
3. Ilmu tentang pembagian kekuasaan
4. Perilaku manusia dalam mendapatkan kekuasaan
5. Perilaku manusia dalam menjalankan kekuasaan
6. Perilaku manusia dalam mempertahankan kekuasaan

 Berdasarkan pengertian diatas, makna dari masyarakat politik adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya terkait dengan masalah politik, yaitu perilaku untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan.

       Dari Pengertian masing-masing masyarakat dan politik, maka masyarakat politik mempunyai
kriteria sebagai berikut :

1. Adanya jaminan HAM, termasuk hak asasi dibidang politik
2. Adanya peran serta rakyat dalam pemerintahan
3. Adanya negara yang merupakan organisasi tinggi yang didalamnya terdapat pemerintahan yang berdaulat. Terbentuknya negara karena adanya kesepakatan bersama
4. Adanya aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama
5. Adanya pemegang kekuasaan yang telah diberi mandat oleh masyarakat
6. Adanya pendidikan politik, agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan atau rakyat dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
7. Adanya kontak sosial dari masyarakat, supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati.

C. Cara-cara politik yang berkembang dalam Masyarakat

Setiap negara memiliki idiologi yang berbeda-beda, sistem sosial yang berbeda-beda, konstitusi yang berbeda-beda. Hal inilah yang membawa akibat terjadinya perbedaan dalam masalah politik dan sikap politik. Terkadang ada negara yang pandangan hidup rakyat dan negara berbeda sehingga dalam negara tersebut sering terjadi masalah. Ideologi politik akan mempengaruhi sikap politik dari suatu negara yang membedakan dengan sikap politik negara lain. Demikian juga cara-cara berpolitik atau sikap politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh idiologi politik negaranya.

Selanjutnya dibahas berbagai sikap politik yang bermacam-macam yang berkembang dalam masyarakat sehingga mempengaruhi sikap hidup rakyatnya.

1.    Sikap-sikap Radikal

       Sikap politik radikal adalah sikap seseorang yang menghendaki perubahan terhadap sesuatu yang ada secara cepat. Sikap radikal menghendaki perubahan semua tatanan atau semua aspek kehidupan masyarakat sampai akar-akarnya, dan jika perlu dengan kekerasan. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, gerakan dan kegiatan  radikalisme yang sangat menonjol adalah komunisme, fasisme di Italia, dan NAZI di Jerman karena cenderung menghendaki cara-cara kekerasan. Sekali berkuasa kaum fasis di Jerman dan di Italia mengurangi atau menghapus otonomi provinsi dan local. Kaum fasis menyatakan tidak sah semua partai nonfasis, menghapuskan hak dan kemerdekaan sipil, mematikan pers dan memusnahjan musuh-musuh negara, serta membawa pengawasan negara untuk maksud produksi atau mobilitas dalam peperangan.

2.    Sikap-sikap Moderat

   Sikap politik moderat adalah sikap yang menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah. Pandangannya cukup dan mampu mempertimbangkan pandangan pihak lain. Moderat juga berarti suatu sifat yang tidak menerima sepenuhnya suatu perubahan tetapi masih mau mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat atau pandangan orang lain.

       Perilaku moderat ditandai dengan penempatan diri yang berada ditengah-tengah antara dua kelompok yang saling berbeda pandangan atau pendapat. Dalam berpendapat kaum moderat cenderung berusaha mengakomodasikan pendapat masing-masing kelompok yang berbeda-beda pendapat.

3.    Sikap Status Quo       

 Sikap politik status quo adalah sikap yang berusaha mempertahankan apa yang ada dengan tidak menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan politik. Mereka menginginkan suasana yang tetap, melestarikan sikap yang telah ada, mendukung sistem yang ada secara utuh dan bahkan mereka sekaligus adalah pelakunya. Merekalah yang terhanyut dalam kenikmatan pengusahaan sector terhadap ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Status quo adalah juga suatu sikap dari suatu rezim yang berkuasa ketika terjadi peralihan kekuasaan agar tetap dalam suatu rezim itu, dan berusaha tidak ada perubahan dengan maksud kesalahan-kesalahan rezim itu tidak terungkap.

4.    Sikap Konservatif

     Sikap politik konservatif adalah suatu sikap yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata-pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan tahap demi tahap, serta menentang perubahan yang radikal. Sikap konservatif biasanya akan dipertahankan oleh suatu rezim agar kelompok itu tidak terusik dalam kehidupannya dan terhormat dalam masyarakat dan bangsanya, serta seolah-olah semua keberhasilan yang dicapai merupakan perjuangan rezimnya serta tidak ada kekuatan lain yang mampu melaksanakan pemerintahan.

 5.    Sikap Liberal

     Sikap politik liberal adalah sikap politik yang diwujudkan bersifat bebas, sesuai dengan akal sehat, serta hukum yang berlaku saat itu. Kebebasan disini dimaknai dalam koridor hukum, dengan mengakui hak individu sebagai insane yang bebas.

     Dalam paham liberal kegiatan protes dan demonstrasi dibenarkan asal sesuai dengan hukum, pemogokan dan pemboikotan buruh biasa, diskusi politik, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, membentuk dan tergabung dalam partai politik, menentang kebijakan pemerintah atau menyalurkan aspirasi melalui pers.

6.    Sikap Reaksioner

     Perilaku politik dikategorikan reaksioner apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat menentang kemajuan atau pembaharuan, bersifat berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah. Biasanya dilakukan melalui konfrontasi, protes keras, pemogokan masal, tindak kekerasan terhadap harta benda dan fasilitas umum, tindak kekerasan terhadap manusia dan sebagainya.

D. Perilaku Politik Sesuai Aturan

Sikap politik yang diharapkan warga negara Indonesia adalah sikap politik yang sesuai dengan dasar negara, idiologi bangsa, pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini telah dibuktikan kebenarannya dalam sejarah perjuangan bangsa dan telah diuji dalam kurun waktu sejak proklamasi kemerdekaan RI hingga sekarang.

Selain Pancasila, juga UUD 1945 yang telah memahami amandemen empat kali oleh MPR dalam sidang tahunan tahun 1999-2002. Sikap politik warga negara akan selalu tunduk dan mendukung ketetapan lembaga-lembaga formalsepanjang sesuai dengan aturan-aturan yang legal dan pemerintah yang amanah yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, serta bukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.

E.  Komunikasi Politik

       James Carey menyatakan bahwa komunikasi dapat dipahami sebagai sebuah proses dimana pesan-pesannya disiarkan dan didistribusikan dalam ruang untuk mengontrol jarak dan orang. Kemampuan control yang dimiliki oleh komunikasi diyakini dapat menghasilkan keterangan sosial sebab efek dari pesan-pesan yang disampaikan dapat menghasilkan persuasi dan perubahan sikap perilaku. Hal ini merupakan bias sosio-psikologi dengan maksud untuk melahirkan masyarakat yang stabil.

       Salah satu bentuk komunikasi massa adalah propaganda. Propaganda dianggap suatu usulan untuk melakukan komunikasi yang bersifat persuasif, direncanakan untuk mempengaruhi pandangan dan tingkah laku individu-individu agar sesuai dengan keinginan dari si propaganda. Menurut ‘ Evoliman’s Encyciopac, propaganda adalah suatu seni untuk menyebarkan dan menyakinkan suatu kepercayaan, khususnya suatu kepercayaan agama atau politik. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian propaganda, antara lain sebagai berikut :

1.Michael H. Prooser

        Propaganda adalah suatu penyebaran penyajian yang disusun secara sitem otomatis dan disampaikan secara luas berisikan suatu jumlah nilai-nilai atau kebijakan tertentu.

2.  Ralph D. Casey

     Propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk memantapkan  suatu sikap atau merubah suatu pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau program, dan pihak lain merupakan suatu usaha yang sadar dari lembaga-lembaga komunikasi untuk penyebaran fakta dalam semangat obyektifitas dan kejujuran.

     Dengan menujuk kepada pengertian diatas, maka dibawah ini dikemukakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada dalam propaganda yaitu sebagai berikut :

Komunikator atau orang, lembaga yang menyampaikan informasi atau pesan dengan isi dan tujuan tertentu:

1. Komunikasi atau penerimaan informasi
2. Kebijakan atau politik propaganda yang menentukan isi dan tujuan yang hendak dicapai
3. Pesan tertentu yang telah dirumuskan sedemikian rupa agan mencapai tujuannya karenaefektif
4. Sarana atau medium yang tepat
5. Teknik yang seefektif mungkin

Dalam proses komunikasi dan menimbulkan feedback dan efek. Menurut Ralph Webb Jr umpan balik atau feedback dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

•  Zero feedback atau umpan nol balik, adalah jika feedback yang diterima dari komunikan oleh komunikator tidak dapat dimengerti.
•  Positif feedback atau feedback yang positif, berarti jika informasi, gejala, atau maksud yang diterima komunikan oleh komunikator dapat dimengerti, misalnya tanda persetujuan, dukungan, memperkuat isi pesan.
•   Netral feedback atau feedback yang netral, tidak memihak, adalah jika informasi yang diterima oleh komunikator tidak relevan, tidak ada hubungan dengan masalah yang disampaikan kepada komunikan.
• Negatif feedback atau feedback yang bersifat negatif, adalah jika diterima kembali oleh komunikator tidak mendukung, menetang tidak serupa berupa kritik atau kemarahan.

            Dengan memperhatikan berbagai uraian diatas, akhirnya dapat dikemukakan berbagai uraian diatas, akhirnya dapat dikemukakan berbagai efek komunikasi, antara lain sebagai berikut :

1. Timbulnya berbagai bentuk pendapat
2. Perubahan sikap (attitude change)
3. Perubahan tingkah laku (behaviorial change)
4. Peningkatan pengetahuan yang nyata (increasing factual knowledge)
5. Memperkuat perubahan sikap (reinforcing attitude change)
6. Memusatkan perhatian (focusing attention)
7. Menimbulkan kekacauan (producing bewildement)

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi politik adalah semua kegiatan dalam sistem politik yang dimaksudkan agar aspirasi dan kepentingan politik warga negara dapat dikomoditi menjadi berbagai kebijakan, sehingga menghasilkan keteraturan sosial, perubahan sikap, dan perilaku, serta persuasi atau pencegahan secara dini terhadap perilaku politik yang menyimpang.

BAB III

• Manusia sebagai zoon politicon atau Mahluk politik adalah sebuah keniscayaan bagi manusia untuk berpolitik, bersosial. Politik adalah sifat dasar manusia, sifat alamiah yang ada seiring dengan lahirnya manusia. Sebab manusia tidak lepas dari pengaturan, saling mempengaruhi dan yang terbesar adalah membentuk Negara sebagai wadah menampung kebutuhan naluriah manusia sebagai zoon politicon.
• Makalah ini hanyalah sekelumit deskripsi tentang manusia sebagai zoon politicon. Pembaca tidak dapat hanya mencukupkan diri pada makalah ini jika ingin mengetahui lebih jauh mengenai tema ini. Mencukupkan diri hanya dengan makalah ini, merupakan sebuah tindakan buruk, dan menutup diri dari bijaksananya pengetahuan. Dengan ini maka pembaca disarankan menekuni berbagai buku lainnya mengenai tema ini.

DAFTAR PUSTAKA

 Muthahharri, Murtadh., Manusia dan alam semesta., Jakarta: lentera., 2002.

Suhelmi, ahmad., pemikiran politik barat., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2001    Diane Revitch & Abigail Thernstrom.,Demokrai Klasik &Modern., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution., Pemikiran Politik Islam., Jakarta: Kencana, 2010

Henry J. Schmandt., Filsafat Politik., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia