Perbedaan antara Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di lima Negara

Diposting pada

Perbedaan antara Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di lima Negara – Perbedaan antara Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di lima Negara yang digambarkan pada diskusi merupakan refleksi tentang bagaimana masyarakat mengambil bagian pada pendidikan kejuruan.  Telah digambarkan dengan jelas mengenai peran Negara yang merupakan pemerintah pusat dalam mengatur pelatihan dan pendidikan kejuruan di setiap lima Negara tersebut. Negara yang mungkin terlihat sangat sentralistik adalah Jepang, terutama pada bagaimana sejarah dan tradisi masyarakt Jepang, pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang besar mengenai materi pembelajaran pada pendidikan kejuruan yang telah berjalan. Hal yang sama terjadi pada lembaga pendidikan kejuruan milik negara yang tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan Jepang, melainkan dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja, sebuah sistem yang telah mempengaruhi perkembangan pendidikan kejuruan di Inggris karena dikelola juga oleh Kementerian Tenga Kerja, melalui Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia  yang meningkat dan yang terakhir berkembang di Australia yang membuat sebuah Kementerian baru dengan nama Depertemen Pendidikan,Tenaga Kerja dan Pelatihan.   Namun, dengan pandangan filosofis politik konservatif secara esensial di Jepang membuat Pendidikan dan pelatihan kejuruan pada sektor swasta terus didorong dan hasilnya sudah memperlihatkan  kemajuan yang berarti.

Hal yang berbeda terjadi di Inggris, peran pemerintah pusat pada pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak terlalu berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Malahan, untuk menyelenggarakan administrasi sistem pendidikan secara umum, tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan kejuruan dalam bidang keterampilan teknik dan sejenisnya telah dibebankan kepada otoritas pendidikan di tingkat local melalui Lembaga Pendidikan Teknik dan Lembaga Pendidikan Lanjutan. Pihak industri berperan besar dalam mengembangkan sumber daya manusia yang terampil di Lembaga Pendidikan Teknik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mulai menyadari baik dan buruknya, bahwa salah satu sebab masalah sosial dan ekonomi adalah karena sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang tidak tepat, dengan kata lain, penyiapan tenaga kerja yang kurang baik merupakan penyebab utama pada penurunan kondisi ekonomi dan industri.  Sementara itu, penyebab rendahnya kualitas pelatihan tenaga kerja di Inggris yang terlalu kompleks dan terlalu banyak termasuk faktor pendidikan, industri, ekonomi dan sosial yang tak dapat dielakkan lagi membuat pemerintah Inggris mengadopsi sistem yang mempunyai kebijakan untuk mengintervensi pelatihan dan pendidikan kejuruan. Di Inggris, Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menjadi instrumen kunci untuk menjalankan kebijakan tersebut, dan pada saat yang sama, keyakinan politik pemerintah konservatif telah mendukung mereka untuk mendorong atau mencetuskan bagaimana peran sektor swasta dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Baca Juga:   Transformasi Teknologi Pada Pendidikan Kejuruan

Kasus yang sama terjadi di Australia.  Di negara ini, karena pertimbangan letak geografis dan latar balakang sejarah, struktur pemerintahan pusat telah diselenggarakan dalam beberapa saat terakhir, dengan otoritas dan kekuasaan pada pemerintah pusat sehingga dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat di Canberra telah menyerahkan kepada negara-negara bagian untuk menentukan sendiri isi dari pendidikan dan pelatihan kejuruan di negara bagiannya. Namun seperti di Inggris, yang mempunyai kondisi ekonomi yang lebih buruk dari Australia, kepercayaan pemerintah pusat bahwa kebutuhan esensial untuk perkembangan ekonomi dan industri adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang tinggi telah membuat  pemerintah mengintervensi secara langsung dan esensial seluruh struktur dan anggaran pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Sama seperti di Inggris, kebijakan tersebut telah mengakselerasi perkembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan hanya dalam beberapa tahun.

Di Amerika Serikat, secara paradoksial, pada masa pemerintahan Reagan dengan komitmen ideologis untuk mengurangi peran pemerintah pusat dan memperluas peran pemerintah negara bagian pada masa tahun 1980an, telah mengurangi peran pemerintah pusat pada pendidikan dan pelatihan kejuruan di negara tersebut. Dalam setiap hal, karena tanggung jawab pada peraturan pendidikan telah ditetapkan oleh masing-masing 50 negara bagian, dan setiap negara bagian bebas untuk menentukan prioritas mana yang diharapkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruannya, terdapat banyak pertimbangan yang berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Selain itu, setiap Negara bagian dapat memilih untuk menyerahkan kekuasaan pendidikan pada unit administrasi yang lebih kecil, pada tingkat kecamatan, sehingga sering terdapat berbagai variasi dalam mengatur pendidikan dalam negara bagian tersebut. Akhirnya, meskipun peran sektor swasta pada pendidikan dan pelatihan kejuruan merupakan hal yang penting di Amerika Serikat secara keseluruhan, hal ini mempunyai banyak jenis yang sangat berbeda sekali antara satu Negara bagian dengan Negara bagian lainnya.

Baca Juga:   Pendidikan Kejuruan di Jepang

Di Jerman barat, yang merupakan negara federal yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada tujuh pemerintah negara bagian, atau biasa disebut Lander. Namun, pemerintah pusat memainkan peran yang penting dalam struktur administrasi pada setiap pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha dan persatuan perdagangan, yang tentu memainkan peran yang sangat jelas dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan. Contohnya, struktur umum pada pendidikan dan pelatihan kejuruan telah dikhususkan pada sejumlah Undang-undang Pelatihan Kejuruan dan Sistem Ganda yang telah dihasilkan yang merupakan kerangka kerja yang sangat kompleks pada keberhasilan proses pembagian tanggung jawab, manajemen dan anggaran diantara pemerintah pusat, Lander, dan pemerintah daerah, pengusaha, dan Persatuan Perdagangan di Jerman.

Demikianlah perbandingan pendidikan kejuruan di lima negara yang berbeda, semoga artikel ini dapat dijadikan referensi dan jika dianggap bermanfaat dan berkenan silahkan share artikel ini. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.